Publik Infrastruktur

Infrastruktur Indonesia 2014 Ke Depan: Sebuah Pandangan Selektif

1. Menangani tantangan inf rast ruktur Indones ia untuk men ingkatkan daya saing dan per tumbuhan

Kelemahan infrastruktur merupakan salah satu penghalang utama bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ke tahap yang lebih tinggi…

Rendahnya tingkat pembangunan infrastruktur menghalangi potensi pertumbuhan dan laju pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tanda-tanda dari rendahnya investasi infrastruktur selama lebih dari satu dekade termasuk peningkatan kemacetan di daerah perkotaan, tingginya biaya transportasi kargo antar pulau, pemadaman listrik dan terbatasnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik. Peringkat Indonesia termasuk yang paling rendah dibanding negara-negara lain di wilayah yang sama dalam hal kualitas infrastruktur dan kurangnya ketersediaan infrastruktur tersebut selalu disebut oleh perusahaan-perusahaan sebagai hambatan dalam operasional dan investasi mereka. Infrastruktur yang buruk juga dapat membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk melalui berbagai jalur lainnya. Dampak terhadap kesehatan dapat segera terlihat dalam hal air kotor dan fasilitas sanitasi sementara biaya transportasi yang tinggi menghalangi akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lemahnya keterkaitan infrastruktur antar daerah juga dapat memperburuk situasi jika terjadi gejolak, seperti yang berhubungan dengan cuaca, karena sulitnya memindahkan produk antar wilayah.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya penanganan tantangan infrastruktur Indonesia dalam rencana jangka panjang …

Memahami masalah-masalah ini, Pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menghadapi tantangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya. Hal ini ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 2010-2014 yang menetapkan sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur yang akan dicapai pada tahun 2014. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 2,800 km,penambahan kapasitas pemasangan listrik sebesar 3000 MW per tahun, peningkatan rasio pemasangan listrik, dan meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi untuk memenuhi target Millennium Development Goal (MDG). Seperti dibahas pada bagian selanjutnya, peningkatan infrastruktur juga merupakan fokus dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025.

… dan juga dalam kebijakan jangka pendek

Prioritas untuk belanja infrastruktur juga terlihat dalam alokasi anggaran dan kebijakan akhir-akhir ini. Sebagai contoh, alokasi belanja modal di tahun 2011 sebesar 40 persen relatif terhadap anggaran yang direvisi tahun 2010. Akan tetapi, seperti dibahas pada Bagian A, tantangan pencairan anggaran masih tetap ada dan harus diatasi. Terdapat perkembangan positif terhadap peraturan perundangan yang mendukung seperti pendirian Unit Manajemen Risiko pada Kementerian Keuangan dan penetapan Perpres 67/2005 yang menetapkan kritera yang berlaku untuk proyek Kemitraan PemerintahSwasta yang membutuhkan dukungan keuangan Pemerintah. Undang-undang Pengadaan Tanah juga telah disampaikan kepada DPR. Masih banyak masalah yang masih harus ditangani, termasuk dalam meningkatkan koordinasi kebijakan pada berbagai tingkat di Pemerintahan. Bagian ini memberikan ulasan singkat terhadap tren dan kinerja investasi infrastruktur yang terjadi belakangan ini di Indonesia.

Investasi Indonesia dalam bidang infrastruktur turun dengan tajam pasca krisis keuangan Asia pada akhir 90an dan hanya pulih sebagian. Walaupun telah pulih sebagian, tingkat investasi Indonesia dalam infrastruktur masih berada di bawah tingkat sebelum krisis tahun 1997/1998 (Gambar 23). Investasi infrastruktur turun dari di atas 8 persen dari GDP di tahun 1995 dan 1996 menjadi sekitar 3 persen di tahun 2000 dengan penekanan Pemerintah pada konsolidasi fiskal dan pemotongan hutang publik. Investasi BUMN dan pihak swasta pada sektor infrastruktur juga menurun. Sebagai akibatnya Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan bagi investasi infrastruktur pada akhir tahun 90an. Sejak itu, tingkat investasi hanya meningkat secara perlahan, hanya ke sekitar 4 persen dari PDB di tahun 2008-09 (Gambar 23). Walaupun data antar negara cukup sulit untuk didapat, angka-angka ini masih tergolong rendah dibanding beberapa negara lain di wilayah yang sama. Sebagai contoh, laporan Bank Dunia tahun 2005 dengan judul “Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure” memperkirakan tingkat investasi infrastruktur terhadap PDB di Cina, Thailand dan Vietnam berada di atas 7 persen. Walaupun rasio optimal atau rasio yang tepat untuk investasi infrastruktur terhadap PDB untuk suatu negara akan bergantung pada faktor-faktor khusus negara tersebut seperti infrastruktur yang ada, kualitasnya, letak geografis dan tujuan pembangunan, dampak dari tingkat investasi belakangan ini dapat terlihat dari ukuran kualitas infrastruktur yang buruk di Indonesia.

Sebagai akibatnya, kualitas infrastruktur Indonesia adalah salah satu yang paling rendah di wilayahnya… Terbatasnya investasi pada pemeliharaan dan infrastruktur yang baru terlihat dari rendahnya peringkat kualitas infrastruktur (Gambar 24), walaupun nilainya secara umum sejalan dengan tren berdasar tingkat pendapatan per kapita. Peringkatnya relatif serupa pada transportasi dan pasokan energi (Gambar 25). Laporan “Indonesia Competitiveness Report 2011” dari World Economic Forum yang baru dikeluarkan menyoroti kualitas infrastruktur sebagai faktor penghalang dari peningkatan lebih lanjut peringkat daya saing Indonesia.

Peringkat ini mencerminkan makin buruknya kondisi jalan-jalan, peningkatan kemacetan lalu-lintas di daerah-daerah perkotaan, terbatasnya kapasitas pelabuhan dan kebutuhan modernisasi rel kereta api. Data yang tersedia akan kondisi jalan-jalan memberikan beberapa kuantifikasi dari tren tersebut. Sejak tahun 2005, bagian dari jalan-jalan daerah dengan kondisi yang stabil (dengan penilaian kondisi baik atau cukup) telah merosot secara bertahap (Gambar 26). Karena jalan-jalan tersebut merupakan bagian terbesar dari keseluruhan jaringan jalan, tren ini tidak dapat mengimbangi peningkatan yang terjadi pada jalan nasional berdasarkan proporsi kondisi yang stabil dari keseluruhan jalan. Pada tahun 2009, 63 persen dari keseluruhan jaringan jalan berada pada kondisi yang stabil, 22 persen pada kondisi buruk dan 15 persen rusak, dibanding dengan kondisi pada tahun 2001 dengan 68 persen stabil, 19 persen buruk dan 13 persen rusak.

…dan meningkatkan tantangan bagi investasi dan kegiatan usaha

Kelemahan infrastruktur tersebut telah menjadi keprihatinan yang makin meningkat bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei tentang penghalang utama dari operasi dan investasi mereka. Dari tahun 2005 hingga 2009 peringkat masalah infrastruktur telah meningkat dalam hal jumlah perusahaan yang menyebutnya sebagai penghalang (Gambar 27). Di tahun 2009 transportasi dan pasokan energi adalah yang paling banyak dan nomor tiga terbanyak disebut, dengan sekitar 60 persen responden memandang mereka sebagai salah satu kendala utama. Kendala telekomunikasi lebih jarang disebutkan tetapi juga meningkat ke peringkat tengah dari tabel dari tahun 2005 hingga 2009.

…dengan dampak pada pertumbuhan produktivitas dan ekonomi makro secara agregat

Tantangan dari buruknya infrastruktur bagi kegiatan perusahaan tampaknya akan terlihat dari tingkat investasi, produktivitas dan pertumbuhan secara agregat. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini oleh IMF (Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, October 2010) menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur berhubungan sangat erat dengan investasi swasta di wilayah Asia Pacific. Studi ini merupakan bagian dari banyak literatur yang dikembangkan untuk melakukan analisis dan meng-kuantifikasi hubungan ini (lihat Kotak 5 untuk ulasan singkat). Perbedaan data, sampel dan pendekatan metodologi membuat penelitian-penelitian tersebut sulit untuk dibandingkan, tetapi ada konsensus umum terdapat pengaruh positif dari infrastruktur terhadap pertumbuhan, terutama bila digunakan ukuran infrastruktur fisik.

… memotivasi investasi yang besar dalam infrastruktur yang ditargetkan dalam Masterplan Pemerintah (MP3EI) 2011- 2025

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah telah memahami bahwa investasi dalam infrastruktur telah tertinggal dan RPJMN saat ini memfokuskan lebih banyak investasi publik. Masterplan Ekonomi Pemerintah yang baru (MP3EI) 2011-2025 yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya, kembali menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan. Jika target lebih besar dari IDR 1.786 triliun, tambahan investasi infrastruktur dibandikangkan dengan total investasi IDR 4.012 triliun di enam koridor ekonomi selama 2011-2025. Investasi infrastruktur ini mencakup hampir semua area yang saat ini masih lemah., dengan fokus utama di transportasi danenergy. Akan tetapi, belum terlalu jelas apa yang akan dilakukan dalam kebijakan insentif
dan perbaikan iklim usaha untuk mempromosikan investasi yang diperlukan oleh pihak swasta dan BUMN

Terdapat debat yang panjang tentang kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Umumnya ada tiga saluran transmisi yang mendapat penekanan. Pertama, dampak peningkatan produktivitas dari infrastruktur, misalnya, lewat penurunan biaya transportasi dan peningkatan komunikasi. Kedua, peningkatan dalam sumberdaya manusia, seperti keluaran pendidikan dan kesehatan yang lebih baik karena lebih banyaknya klinik dan sekolah yang dibangun terhubung dengan penduduk. Ketiga, dukungan infrastruktur terhadap skala ekonomi dan cakupan produksi, sebagai contoh, dengan mendukung pemusatan kegiatan di dalam klaster atau memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melayani pasar yang lebih besar. Sebaliknya terdapat potensi masalah yang berhubungan dengan penurunan investasi lain dalam jangka pendek (crowding-out effect), walaupun terdapat potensi peningkatan keuntungan jangka panjang dari investasi infrastruktur. Juga, jika suatu investasi baru dilakukan dengan mengurangi belanja untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada, maka mungkin ada masalah dalam hal efektivitas biayanya. Dari sudut pandang ekonomi politik, bergantung pada situasi kelembagaan, peningkatan tajam dalam belanja infrastruktur dapat mempeluas perilaku pencari keuntungan, yang sekali lagi berpengaruh terhadap efektivitas biaya.

Beralih ke empiris, suatu penelitian oleh Straub (2008) menyoroti variasi antar studi-studi dari sampel dan periode waktu negara mereka, teknik ekonometriks, penggunaan jumlah investasi infrastruktur atau pengukuran fisik dan himpunan penekanan pada
pertumbuhan, output atau produktivitas dan antara pengaruh sementara dan jangka panjang. Dari 80 spesifikasi, sekitar setengah menemukan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, dua per lima tidak menemukan pengaruh dan sisanya menemukan pengaruh yang negatif dan signifikan. Temuan pengaruh positif akan output atau pertumbuhan akan lebih mungkin pada studi-studi yang menggunakan indikator fisik infrastruktur dibanding data investasi (yang tidak selalu dapat memetakan tingkat investasi fisik sebenarnya dengan baik).